2 sumber · 2 artikel
Penundaan kewajiban sertifikasi halal yang rencananya mulai diterapkan pada 18 Oktober 2026 merupakan bentuk pelanggaran terhadap hal publik.Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh,mengingatkan, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah disahkan sejak 17 Oktober 2014.Pemerintah saat itu memberikan jeda waktu penyiapan infrastruktur selama lima tahun hingga 2019, kemudian memberikan relaksasi hingga 17 Oktober 2024, dan kini diperpanjang secara terbatas hingga 18 Oktober 2026.. Baca selengkapnya di https://rmol.id/politik/read/2026/09/03/720509/penundaan-kewajiban-sertifikasi-halal-langgar-hak-publik
Peristiwa yang sama — penekanan yang berbeda. Klik untuk membaca di sumber asli.
Antara News
↗Kantor berita negara (BUMN)
“Pemerintah pertimbangkan kondisi UMKM terapkan wajib sertifikasi halal”
Menekankan: pertimbangkan, kondisi, umkm, terapkan, wajib, menteri
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi ...
RMOL.id
↗Portal berita politik
“Penundaan Kewajiban Sertifikasi Halal Langgar Hak Publik”
Menekankan: penundaan, kewajiban, langgar, publik, rencananya, mulai
Penundaan kewajiban sertifikasi halal yang rencananya mulai diterapkan pada 18 Oktober 2026 merupakan bentuk pelanggaran terhadap hal publik.Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh,mengingatkan, Undang-Undang Jaminan Produk Hala
Oegroseno ke Bareskrim Polri untuk memberikan klarifikasi dari Kortas Tipidkor Polri kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan), Kamis (30/7).
7 sumber (+2) · 77 artikel · bandingkan sudut pandang →
Komisi III DPR RI menyerap berbagai aspirasi mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait dengan ...
7 sumber (+2) · 70 artikel · bandingkan sudut pandang →
